Malang – Universitas Negeri Malang (UM), melalui Badan Pengawasan Internal (BPI), menggelar Workshop Penguatan Zona Integritas pada Kamis (12/6) di Gedung A6 Lantai 7, Ruang Ki Hajar Dewantara, Fakultas Ilmu Sosial. Mengusung tema “Menguatkan Komitmen, Mewujudkan Zona Integritas, Menuju Good University Governance”, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., dalam sambutannya, menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan kejujuran. “Sebelum membangun institusi yang berintegritas, perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Zona integritas tidak akan terwujud tanpa kejujuran dari setiap dosen dan tenaga kependidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Hariyono mengkritisi adanya budaya feodalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang kerap mengharapkan pelayanan alih-alih memberikan pelayanan. “ASN sejatinya bertugas melayani masyarakat, bukan dilayani,” tegasnya. Ia juga menyampaikan pentingnya dimensi struktural dalam membangun zona integritas yang kokoh di institusi pendidikan, termasuk UM.
Workshop ini dibuka secara resmi oleh Rektor dengan harapan UM dapat menjadi institusi percontohan dalam penerapan zona integritas yang tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga menanamkan kejujuran dalam budaya kerja sehari-hari.
Sebanyak 75 peserta hadir, meliputi unsur pimpinan universitas, dekan, wakil dekan bidang keuangan dan umum (WD II), direktur, asisten direktur, Tim Zona Integritas (ZI) UM, Tim ZI fakultas, serta para penilai ZI UM. Materi disampaikan langsung oleh tiga narasumber utama, yaitu Andi Rahadian, S.H., LL.M. (Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Kunwas Wilayah III KemenPAN-RB), Dr. Bhimo Widyo Andoko, S.H., M.H. (Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemendikbudristek), dan Dr. Solehudin, M.M. (Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan SDM Kemendikbudristek).
Kegiatan ini menegaskan komitmen UM dalam mendukung reformasi birokrasi melalui implementasi tata kelola universitas yang baik (good university governance). Dengan penguatan zona integritas, UM diharapkan dapat mempercepat pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sekaligus menjadi contoh bagi institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.
Langkah ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16: Mendorong institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
Pewarta: Adam Gunawan – Internship Humas UM
Foto: Etika Sholichatus Z. – Internship Humas UM
Editor: Muhammad Salmanudin Hafizh Shobirin – Humas UM