image_pdf
Dr. H. Imam Agus Basuki, M.Pd memberikan sambutan

Malang. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait peraturan baru tentang penomoran ijazah nasional, Subag Akademik Universitas Negeri Malang (UM) menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Penomoran Ijasah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijasah Elektronik (SIVIL) di Universitas Negeri Malang (UM) pada hari Kamis, 5 September 2019 07.30-15.30 WIB bertempat di Hotel Aria Gajayana, Komplek MOG, JI. Kawi No. 24 Malang.

Kegiatan yang diikuti oleh 142 orang peserta terdiri dari para Wakil Dekan I masing-masing fakultas, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, hingga Subag Akademik UM ini menghadirkan empat orang narasumber yang berkompeten, diantaranya Dewi Wulandari, S.Si yang merupakan Kasubdit Pengakuan Kualifikasi, Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Ristekdikti, Rifqi A’zhom Muta’alimin, S.Pd, Dani Prima Kresnala, S.Kom dari Subdit Pengakuan Kualifikasi Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Ristekdikti yang menyampaikan materi tentang Implementasi PIN dan SIVIL pada perguruan tinggi serta regulasinya. Selain itu untuk materi peningkatan kualitas data PDDikti dalam rangka pelaksanaan program PIN pada UM disampaikan oleh Franova Herdiyanto, S.Kom., M.T.I. selaku Kasubbid Informasi dan Publikasi PDDikti.

Menurut Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UM Dr. H. Imam Agus Basuki, M.Pd seluruh peserta sosialisasi memerlukan satu pemahaman bersama  terkait dengan penomoran ijazah nasional dan perangkat sivil yang mengikutinya.

Peserta sosialisasi tampak serius mendengarkan presentasi pemateri

“Aturan baru ini mensyaratkan bahwa ijazah yang diberikan kepada mahasiswa tidak lagi bisa menggunakan penomoran ijazah di masing-masing perguruan tinggi. Penomoran ijazah mahasiswa akan dilakukan secara nasional, yang akan berimplikasi pada semua hal yang terkait dengan kegiatan perkuliahan khususnya di UM. Oleh karena itu peran kita semua, dan yang paling ujung adalah Korprodi, Ketua Jurusan harus betul-betul paham proses penomoran ijazah beserta sivil yang menyertai ijazah, sehingga tidak akan ada mahasiswa yang terugikan karena ada hal-hal tertentu yang tidak dipahami,”ujarnya.

“Para Wakil Dekan  I dan jajaran administratif fakultas yang tidak paham betul mengenai proses penomoran ijazah dan civil yang menyertainya, maka bisa jadi ada mahasiswa yang sudah waktunya yudisium bahkan mau lulus namun nomor ijazahnya belum keluar, sehingga menghambat proses registrasi penomorannya ijazahnya, dan  juga akan lama serta tidak terselesaikan dengan baik. Bila hal ini mengenai sejumlah mahasiswa maka akan menyebabkan masalah lain, semisal demo dari mahasiswa. Oleh karena itu kegiatan ini sangatlah penting dilaksanakan agar kita semua dapat memiliki pemahaman yang sama dalam proses penomoran ijazah dan program sivilnya,”harapnya.

Peserta Sosialisasi

Senada dengan Ketua SPM, Wakil Rektor I UM menyampaikan  kegiatan ini sangatlah penting untuk menambah kompetensi dan wawasan kita tentang   Implementasi Penomoran Ijasah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijasah Elektronik (SIVIL). “Kita juga sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidang ini. Para narasumber ini sangat memahami penomoron ijasah nasional dan sivil ini. Banyak yang diundang dalam sosialisasi ini dengan harapan semua stakeholder yang terkait dengan PIN dan SIVIL mendapatkan pemahaman yang sama,”terangnya.

Sementara itu Dewi Wulandari, S.Si dalam materinya menyampaikan bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam penomoran ijasah nasional.

Dewi Wulandari, S.Si saat mempresentasikan materi Penomoran Ijazah Nasional

“Sebelum mengenal lebih jauh tentang implementasi penomoran ijasah nasional, kita harus mengetahui beberapa prinsip-prinsip penomoran ijasah nasional. Prinsip tersebut diantaranya  terkait dengan proses penomoran ijazah yang  terdiri dari dua tahapan utama, yakni reservasi atau booking nomor ijazah untuk calon lulusan dan pemasangan Nomor Ijazah dengan NIM calon lulusan. Nomor Ijazah Nasional terdiri dari 15 angka meliputi: Kode Prodi (5 Digit) + Tahun Lulus (4 Digit) + No Urut (5 Digit) + Check Digit (1 Digit), sistem penomoran menggunakan data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDIKTI,”jelasnya.

“Selain beberapa prinsip tersebut, nomor Ijazah Nasional akan dinyatakan berlaku apabila dapat diverifikasi melalui sistem verifikasi ijazah elektronik (SIVIL) dan Nomor Ijazah Nasional harus dimuat dalam Ijazah yang diterbitkan, serta  Ijazah wajib disertai dengan Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI),”tandasnya.

Pewarta: Kautsar S. Humas UM