image_pdf

Malang.  Pandemi yang masih berlangsung menyebabkan banyak perubahan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) Universitas Negeri Malang (UM) yang harus diadakan seara daring menggunakan E-vote pada tanggal 15 Desember 2020. Namun kegiatan yang seharusnya menjadi ajang pembelajaran bagi mahasiswa dalam berdemokrasi, harus diulang berdasarkan keputusan Rektor.

Wakil Rektor III UM, Dr. Mu’arifin, M.Pd menyampaikan bahwa pengulangan Pemira UM 2020 ini didasarkan adanya penyimpangan  proses dan regulasi yang digunakan dengan Peraturan Rektor tentang Pedoman Ormawa. Penyimpangan ini mengakibatkan Pemira UM 2020 belum berjalan secara fair, adil, dan objektif, sehingga memunculkan adanya gugatan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan.

Upaya untuk mencari solusi atas permasalahan/ gugatan di atas telah dilakukan dengan melakukan mediasi formal, tetapi hal itu tidak memperoleh kesepakatan Bersama. Kemudian dilakukan juga pendekatan personal sebagai upaya akhir dalam penyelesaian sengketa Pemira UMU 2020.  Dialog dan mediasi pada akhirnya belum dapat menyelesaikan masalah, sehingga terjadi deadlock. Berdasarkan Peraturan Rektor UM tentang Pedoman Ormawa, jika terjadi deadlock dalam Pemira, maka semua permasalahan akan diselesaikan oleh Majelis Kemahasiswaan, yang terdiri dari Wakil Rektor III, Wakil Dekan seluruh Fakultas, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Kepala Subbagian Kemahasiswan.

Setelah melakukan sidang, dengan mempertimbangan semua aspek yang terkait dengan Pemira, Majelis Kemahasiswaan mengambil keputusan atau kebijakan yang diusulkan menjadi landasan dalam penerbitan SK Rektor tentang Pemira Ulang. Kebijakan yang terkait dengan Pemira ulang ini bersifat final.

Keputusan tentang pemira ulang ini telah mendapatkan gugatan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan. Untuk memperoleh kesepahaman tentang masalah ini telah dilakukan dialog berkali-kali, bahkan sampai berdialog dengan puncak pimpinan UM. Upaya tersebut nampaknya belum memuaskan, sehingga puncaknya terjadi aksi pada Kamis (21/01). Pada intinya gugatan dan aksi tersebut menuntut pencabutan Keputusan Rektor tentang Pemira Ulang.

WR III UM menyatakan bahwa Pemira ulang akan dilaksanankan secara Fair, Jurdil, Luber, tanpa adanya niat untuk memihak siapapun. Dengan demikian diharapkan terpilih fungsionaris Ormawa yang kompeten, sosok yang mampu menggerakkan Ormawa untuk memberi kontribusi yang signifikan dalam mengaharumkan nama UM, dan membawa perubahan dalam membina mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.  Melalui Pemira ini diharapkan terpilih fungsionaris Oramawa yang tangguh, cerdas, dan kompetitif yang mampu memberi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk mewujudkan tindakan nyata dan program-program yang konstruktif dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, dalam Pemira ulang ini menargetkan adanya peningkatan angka partisipasi pemilih. Karena pada pemira sebelumnya angka partisipan hanya sekitar 10% dari seluruh  Mahasiswa UM. Jauh dari angka memadai.

Tertanda

Wakil Rektor III UM