Skip to content
Pastikan Menu Sudap Terpilih di Administrator

Lembaga dan UPT

A. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP)

  • LPPP merupakan unit yang melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran.
  • LPPP mempunyai tugas:
    • Menyusun rencana strategis Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran;
    • pelaksanaan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian;
    • pelaksanaan pengembangan sumber belajar;
    • pelaksanaan mata kuliah universiter;
    • pelaksanaan pengembangan program praktik kerja dan KKN;
    • pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama dan karakter;
    • pelaksanaan pengembangan bimbingan dan konseling mahasiswa;
    • pelaksanaan pengembangan Pendidikan dan pelatihan SDM; dan
    • pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
  • Dalam melaksanakan tugas, LPPP menyelenggarakan fungsi:
    • pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
    • pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
    • pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
    • pemberian layanan informasi di bidang pengembangan pendidikan dan pembelajaran; dan
    • pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan kerja sama di lingkungan Lembaga.
  • LPPP terdiri atas:
    • Ketua;
    • Sekretaris;
    • Pusat; dan
    • Tata Usaha.
  • Ketua LPPP bertugas memimpin LPPP.
    • Ketua LPPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
    • Ketua LPPP diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
    • Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPPP dibantu oleh sekretaris.
  • Sekretaris LPPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
    • Sekretaris LPPP bertugas membantu tugas-tugas Ketua LPPP.
    • Sekretaris LPPP diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris LPPP diatur dalam Peraturan Rektor.
  • Pusat pada LPPP merupakan unit pengembangan pendidikan dan pembelajaran.
    • Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPP.
    • Pusat-pusat pada LPPP diatur dengan Keputusan Rektor.
  • Tata Usaha pada LPPP mempunyai tugas melakukan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan LPPP. Tata Usaha dikoordinasikan oleh Sekrataris dan dilaksanakan oleh Subkoordinator.

B. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

  • LP2M merupakan lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  • LP2M terdiri atas:
    1. Ketua;
    2. Sekretaris;
    3. Pusat; dan
    4. Tata Usaha.
  • Ketua LP2M dan Sekretaris LP2M diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  • LP2M memiliki tugas:
    • menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    • melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    • melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
    • meningkatkan capaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi nasional/internasional bereputasi, kekayaan intelektual, serta produk dasar dan terapan.
  • LP2M menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga;
    • pelaksanaan penelitian dasar, terapan, dan pengembangan;
    • pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
    • koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    • pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
    • pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
    • pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
    • pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.
  • Pusat pada LP2M mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya, Pusat-pusat dipimpin oleh Kepala, Pusat-pusat pada LP2M diatur dalam Keputusan Rektor.
  • Tata Usaha pada LP2M mempunyai tugas melakukan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan LP2M, Tata Usaha dikoordinasikan oleh Sekretaris dan dilaksanakan oleh Subkoordinator

C. Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi (BPUDA)

  • BPUDA merupakan pelaksana pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya sebagai income generating universitas.
  • BPUDA terdiri atas:
    • Direktur;
    • Sekretaris; dan
    • Divisi.
  • Direktur BPUDA bertugas memimpin BPUDA.
    • Direktur BPUDA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
    • Direktur BPUDA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
    • Dalam melaksanakan tugasnya Direktur BPUDA dibantu oleh sekretaris.
  • Sekretaris BPUDA diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
    • Sekretaris BPUDA bertugas membantu tugas-tugas Direktur BPUDA.
    • Sekretaris BPUDA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
    • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengisian jabatan Direktur dan Sekretaris BPUDA diatur dalam Peraturan Rektor.
  • Direktur BPUDA melaksanakan fungsi sebagai berikut:
    • melakukan keputusan strategis terkait dengan integrasi usaha, divestasi, investasi, aliansi, maupun joint venture;
    • mengumpulkan data dan informasi untuk kepentingan analisis, kajian, dan kepatuhan strategis komite eksekutif;
    • mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh bidang usaha yang sesuai dengan BPUDA;
    • membantu Komite Eksekutif dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk pendataan sumber daya manusia BPUDA; dan
    • sebagai penghubung antara manajer satuan usaha, Divisi BPUDA, komite eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya.
  • Divisi BPUDA melaksanakan fungsi sebagai berikut:
    • melakukan perencanaan dan pengembangan Badan Usaha dan Dana Abadi;
    • memastikan setiap unit usaha menjalankan strategi perusahaan sesuai target dan berusaha melampauinya;
    • memutuskan dan membuat kebijakan sesuai batasan wewenang yang diberikan untuk kemajuan usaha;
    • membuat prosedur dan standar dalam operasional usaha pada BPUDA;
    • menjalankan Proses Komunikasi atas Aksi Korporasi (Corporation Action);
    • merencanakan dan Mengkoordinasikan proses perencanaan bisnis dan pengembangan, SDM dan kepatuhan dan keuangan dan pelaporan; dan
    • melakukan proses pengadministrasian BPUDA sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
  • Divisi BPUDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.
  • Badan Usaha dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, atau badan hukum lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

D. UPT Perpustakaan

  • UPT Perpustakaan merupakan unsur penunjang akademik.
  • UPT Perpustakaan terdiri atas:
    • Kepala;
    • Tata Usaha; dan
    • Jabatan Fungsional tertentu.
  • Unit Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  • Kepala UPT Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

E. UPT Siskomtek

  • UPT Siskomtek merupakan unsur penunjang nonakademik.
  • UPT Siskomtek terdiri atas:
    • Kepala;
    • Tata Usaha; dan
    • Jabatan Fungsional tertentu.
  • UPT Siskomtek mempunyai tugas:
    • melakukan urusan penyediaan data dan informasi, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
    • melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan layanan data dan informasi akademik dan nonakademik
  • Dalam melaksanakan tugas UPT Siskomtek menyelenggarakan fungsi:
    • penyedia data dan informasi;
    • pelaksana pengumpulan, pengolahan, penyajian dan layanan data, dan informasi;
    • pelaksana pemantauan perkembangan dan pemutakhiran data dan informasi;
    • pelaksana urusan perawatan jaringan infrastruktur dan internet;
    • pelaksana urusan perawatan dan pengembangan perangkat lunak (software); dan
    • pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi

F. UPT Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

  • UPT SPM mempunyai tugas melaksanakan urusan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM.
  • Dalam melaksanakan tugas UPT SPM menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan rencana, program, dan anggaran SPM;
    • pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM;
    • pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu; dan
    • pelaksanaan urusan tata usaha SPM.
  • UPT SPM terdiri atas:
    • Kepala;
    • Sekretaris; dan
    • Tata Usaha.
  • Kepala UPT SPM bertugas memimpin SPM.
  • Kepala UPT SPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  • Sekretaris UPT SPM bertugas membantu Kepala UPT SPM dalam melaksanakan tugas pelaksana administrasi SPM.
  • Sekretaris UPT SPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
    • Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris UPT SPM menyelenggarakan fungsi:
    • pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Lembaga;
    • pelaksanaan layanan kerja sama di bidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
    • pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
    • pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu; dan
    • pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

G. UPT Pusat Pengkajian Pancasila (UPT P2P)

  • UPT Pusat Pengkajian Pancasila mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengkajian Pancasila.
  • UPT Pusat Pengkajian Pancasila terdiri atas:
    • Kepala;
    • Tata Usaha; dan
    • Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.
  • Dalam melaksanakan tugas Pusat Pengkajian Pancasila menyelenggarakan fungsi:
    • penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT Pusat Pengkajian Pancasila;
    • pengembangan dan pengkajian Pancasila;
    • pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa; dan
    • pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pusat Pengkajian Pancasila.
  • Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

H. Kantor Urusan Internasional

  • Kantor Urusan Internasional merupakan unsur pelaksana di bidang urusan internasional.
  • Kantor Urusan Internasional dipimpin oleh seorang Direktur.

I. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

  • LSP mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengembangan dan mengelola kegiatan sertifikasi profesi terhadap peserta pendidikan/pelatihan di UM dan di masyarakat sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
  • LSP terdiri atas:
    • Ketua;
    • Sektretaris; dan
    • Tata Usaha.
  • Ketua LSP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
  • Sekretaris LSP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
  • Dalam melaksanakan tugas, LSP sebagaimana memiliki fungsi:
    • pelaksanaan sertifikasi profesi berdasar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan menjamin kualitas kompetensi pemegang sertifikat di pasar kerja;
    • menjadikan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Malang yang unggul dan dapat dipercaya; dan
    • memelihara dan meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, dunia usaha dan industri, dunia pendidikan, serta asosiasi; dan pelaksanaan manajemen risiko di tingkat LSP.

J. Balai Bahasa

  • Balai Bahasa sebagaimana merupakan unsur penunjang akademik.
  • Balai Bahasa terdiri atas:
    • Direktur;
    • Sekretaris; dan
    • Tata Usaha.
  • Direktur Balai dan Sekretaris Balai Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

K. UPT Layanan Pengadaan

  • UPT Layanan Pengadaan merupakan unsur penunjang non akademik.
  • UPT Layanan Pengadaan terdiri atas:
    • Kepala;
    • Tata Usaha; dan
    • Jabatan Fungsional tertentu.
  • Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan administrasi pengadaan barang dan jasa.
  • Kepala UPT Layanan Pengadaan a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.