Malang – Universitas Negeri Malang (UM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membangun Ekosistem Perguruan Tinggi yang Sehat, Berdampak, dan Berkelanjutan” pada Jumat (6/11) di lingkungan UM. Kegiatan ini menjadi ruang dialog strategis untuk memperkuat sinergi dan merumuskan arah pengembangan perguruan tinggi yang berkualitas, mandiri, akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor UM Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., para Wakil Rektor, jajaran dekanat fakultas, serta Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Prof. Ari Purbayanto. Kehadiran unsur pimpinan universitas dan lembaga akreditasi ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan perspektif mengenai penguatan mutu, tata kelola, dan arah transformasi pendidikan tinggi.
Dalam sambutannya, Rektor UM Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. menekankan bahwa pembangunan ekosistem pendidikan tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif. Lebih dari itu, perguruan tinggi harus mengutamakan kualitas dan substansi penyelenggaraan pendidikan agar mampu menghasilkan karya, inovasi, serta lulusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Prof. Hariyono, pengembangan program studi perlu diarahkan pada penciptaan karya dan inovasi yang berkualitas, bukan sekadar mengejar capaian angka atau memenuhi persyaratan administratif. Oleh karena itu, setiap program studi harus memiliki arah pengembangan yang jelas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menunjukkan kontribusi nyata melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
Prof. Hariyono juga menjelaskan bahwa aktivasi dan penguatan program studi merupakan langkah penting untuk memastikan perguruan tinggi menjalankan misi pendidikan secara optimal. Kualitas pendidikan, lanjutnya, tidak cukup diukur melalui indikator kuantitatif, tetapi juga harus dilihat dari capaian kualitatif, terutama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab moral.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa perguruan tinggi yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara tata kelola kelembagaan, kualitas akademik, serta kontribusi nyata terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, keberhasilan institusi tidak hanya tercermin dari status akreditasi maupun capaian administratif, tetapi juga dari kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Prof. Ari Purbayanto memaparkan pentingnya transformasi sistem akreditasi dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan regulasi, serta kemajuan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi harus terus beradaptasi agar tetap relevan sekaligus mampu mendorong peningkatan kualitas institusi.
Prof. Ari menjelaskan bahwa sistem akreditasi perguruan tinggi telah mengalami sejumlah perubahan paradigma. Sebelumnya, sistem peringkat akreditasi menggunakan kategori A, B, dan C, yang kemudian bertransformasi menjadi Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Dalam perkembangan kebijakan berikutnya, luaran akreditasi sempat disederhanakan menjadi Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.
Namun, melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39, status Unggul kembali dihadirkan sebagai bentuk pengakuan atas capaian perguruan tinggi yang mampu memenuhi standar mutu dan menunjukkan kesiapan kelembagaannya. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebijakan penjaminan mutu yang terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas institusi pendidikan tinggi.
“Status Unggul bukanlah kewajiban yang harus dipaksakan kepada seluruh perguruan tinggi. Pencapaian tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan institusi, terutama dari aspek sumber daya manusia, fasilitas, serta kapasitas pembiayaan,” tegas Prof. Ari.
Penjelasan tersebut memberikan perspektif bahwa peningkatan mutu perguruan tinggi harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Setiap institusi perlu memahami kapasitas internal, memperkuat sistem penjaminan mutu, serta membangun budaya akademik yang konsisten. Dengan demikian, akreditasi tidak semata-mata menjadi tujuan akhir, tetapi juga instrumen untuk mendorong perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Melalui FGD ini, UM memperkuat komitmennya untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, kemandirian, akuntabilitas, dan kebermanfaatan. Penguatan kualitas akademik, kedaulatan informasi, serta pembangunan ekosistem kelembagaan yang sehat diharapkan menjadi fondasi bagi UM dalam mengembangkan inovasi, meningkatkan daya saing, dan menghasilkan sumber daya manusia unggul.
Langkah tersebut sekaligus mempertegas arah transformasi UM sebagai perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) yang dituntut semakin mandiri, adaptif, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya serta mengembangkan keunggulan institusi. Melalui tata kelola yang kuat dan budaya mutu yang berkelanjutan, UM diharapkan mampu menghadirkan pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga responsif terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDGs 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, serta SDGs 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Melalui penguatan mutu kelembagaan, pengembangan inovasi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, UM terus berupaya mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang sehat, berdampak, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta pembangunan bangsa.
Pewarta: Muhammad Salmanudin Hafizh Shobirin – Humas UM
Editor: Aliza Nur Sabila – Humas UM