Malang. Universitas Negeri Malang (UM) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menggelar sarasehan keuangan syariah dengan mengusung tema “mencari format baru pembiayaan infrastruktur sosial berbasis keuangan islam” pada Kamis, (5/3).

Kegiatan sarasehan ini berlangsung di Aula lt.4 gedung D4 Fakultas Ekonomi (FE) UM dan dihadiri oleh ketua DJPPR, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.,Wakil Rektor I Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si., Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., Dekan FE Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak.,CA., jajaran pimpinan FE dan civitas akademik.

DJPPR merupakan unit yang mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investasi publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Sementara IAEI sendiri bergerak sebagai organisasi para akademisi dan praktisi dalam melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisaasi Ekonomi Islam.

Sarasehan yang didukung penuh oleh DJPPR ini disambut baik oleh WR I UM sebagaimana dalam sambutannya. “Terkait pembiayaan ini hampir tiga tahun UM mendapat pendanaan dari  Islamic Development Bank (IsDB). Salah satu bentuk nyatanya sudah berdiri dua gedung kembar masing-masing sembilan lantai yang dapat digunakan untuk aktivitas akademik. Proyek yang saat ini akan kami garap untuk mewujudkan cita-cita yakni memajukan UM yaitu membenahi internal pendidikan vokasi dan mengembangan kawasan bisnis.

Kawasan yang akan dikembangkan yaitu di jalan veteran karena memiliki letak yang strategis dan segmen pasar yang jelas. Proyek lainnya yaitu pengembangan program vokasi yang sangat dibutuhkan masyarakat dan bisa mengentaskan kemiskinan, sehingga semua lulusan bisa diserap di dunia usaha dan dunia industri. Salah satu contoh nyatanya UM bekerjasama dengan Suzuki, hampir 100% lulusan terserap bahkan jika ada kebutuhan dari luar negeri mereka mengambil dari lulusan kita.” terangnya.

Dilanjutkan oleh ketua DJPPR yang menyampaikan tujuan diselenggarakannya sarasehan yaitu munculnya inovasi bidang ekonomi. “Disini kami ingin menggali lebih banyak lagi inovasi-inovasi dari para ahli ekonomi islam. Bahwa pondasi besar dalam lingkup keuangan yakni trust dan kejujuran. Kami berupaya menghasilkan cara mendesain keuangan syariah yang menarik dan menggali potensi-potensi yang ada. Harapannya ekonomi Islam bisa bekolaborasi dalam mengembangakan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu adanya IAEI ini seharusnya bisa menjadi mitra diskusi dengan ahli ekomoni yang berperan dalam civitas akademik pengajar atau peneliti. Kebiasaan kita berdiskusi dan melibatkan ahli ekonomi di IAEI memang kita tumbuhkan. Hasil sumbangan ide yang dikembangkan bisa menjadi sumbangsih dalam meningkatkan ekomoni syariah ini,” jelasnya.

Ketika di temui wartawan, Luky tidak bisa memastikan hasil akhir dari sarasehan kali ini tetapi pendapat atau ide dari para ahli ekomoni bisa disatukan dan ditajamkan lagi. “Saya tidak yakin akan ada hasil akhir, tetapi adanya pendapat-pendapat itu dapat kita satukan. Memang ada fisikal yang memang bisa kita langsung adopsi, tetapi ide itu butuh penajaman lagi.

Kendala perekonomian syariah itu kompleks, ekonomi itu ada keuangan syariah dan ekonomi syariah. Saat ini yang berkembang itu di sektor keuangan syariah. Membicarakan soal ekonomi, kita juga mengembangkan industri halal food, fashion busana muslim. Pada saat ini kita berada dalam tahapan preminilary.” tuturnya mengakhiri pembicaraan.

Pewarta           : Riska Febrianti – Internship Humas UM

Pewarta Foto   : Alfandio – Internship Humas UM