Malang – Meskipun suatu lembaga instansi kerap dipandang akan jasa mulianya dalam berkontribusi kepada masyarakat, akan tetapi tidak dipungkiri masih ditemukan beberapa kekurangan didalamnya, diantaranya yaitu terjadinya kekerasan seksual pada beberapa lembaga instansi. Menanggapi isu tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Negeri Malang (UM) mengadakan diskusi publik yang dilakukan dalam jaringan (daring) pada hari Rabu (27/04) pukul 13.00 WIB melalui media Zoom Meeting. Partisipan yang berjumlah lebih dari 100 orang menghadiri forum diskusi, dengan narasumber utama yang juga memiliki latar belakang sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UM pada Departemen Hukum dan Kewarganegaraan yakni Desinta Dwi Rapita, S.Pd., S.H., M.H.

Forum diskusi berjalan dengan tertib, diawali dengan presentasi yang dilakukan oleh pemantik diskusi, Rifdah Alyya Romadhon selaku Dirjen Pemberdayaan Perempuan Kementerian PSDM BEM UM 2022 selama 15 menit, kemudian acara dilanjut pada pemaparan materi utama oleh narasumber utama selama 45 menit. Pada sesi akhir diskusi diadakan sesi tanya jawab interaktif dari audiens kepada narasumber selama 20 menit hingga berakhirnya acara pada pukul 14.45 WIB. 

Adapun topik utama dari diskusi ini ialah mengupas seputar Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, dengan isu permasalahan bahwa masih ditemukan beberapa perguruan tinggi yang belum mengimplementasikan sepenuhnya. Berdasarkan pemaparan materi yang dilakukan oleh pemantik, telah dilakukan survei oleh tim BEM UM dengan konteks yang relevan untuk dengan tujuan menambah hidupnya suasana diskusi.

Selain menginformasikan bahwa UM sedang mempersiapkan tim satuan tugas (satgas) untuk kasus pelecehan seksual, pada akhir acara narasumber juga memberikan beberapa tips ketika mengalami pelecehan seksual dengan harapan tips ini dapat menjadi solusi bagi korban dan diharapkan pula dapat memberantas kasus kekerasan seksual bilamana sewaktu-waktu terjadi di UM.

Pewarta: Afica Dela Vega – Internship Humas UM