“Pengentasan Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Dalam Pembangunan Berkelanjutan”

Oleh :

Prof.Dr.Imam Mukhlis,S,E.,M.Si

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Pembangunan Nasional merupakan proses aktualisasi kemandirian bangsa dalam mencapai cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945. Cita-cita kemerdekaan sebagaimana telah diamanatkan  oleh para pendiri bangsa, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, pembangunan nasional dilakukan secara adil dan merata untuk penghidupan yang lebih baik guna tercapainya kemakmuran rakyat. Adalah Sukarno dan M. Hatta yang telah meletakkan sendi-sendi dasar dalam pembangunan nasional dengan berbagai pemikirannya. Sukarno memahami betul karakteristik dan jiwa bangsa Indonesia; gotong royong, persaudaraan dan kekeluargaan. M.Hatta secara konsisten menyatakan pendapatnya mengenai bangun ekonomi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yakni Koperasi. Nilai-nilai kearifan lokal ini merupakan fundamental sosiologis yang berperan penting dalam menciptakan fondasi pembangunan nasional berdasarkan jiwa bangsa Indonesia.

Dalam implementasi pembangunan nasional dari waktu ke waktu persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pemenuhan pangan senantiasa menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan. Adanya kemiskinan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia mengindikasikan masih terjadinya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di berbagai daerah. Pemenuhan pangan membutuhkan ketersediaan pangan yang mencukupi dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketahanan pangan dan kemiskinan menunjukkan sebuah realitas hubungan timbal balik dalam upaya mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Dalam pencapaian ketahanan pangan, menunjukkan kondisi tercapaianya kebutuhan pangan yang layak bagi masyarakat. Indikator indek ketahanan pangan yang semakin tinggi, semakin menunjukkan kemakmuran hidup. Sebaliknya peningkatan kesejahetraan hidup dapat mendorong pemenuhan pangan oleh masyarakat. Hingga tahun 2020 indek ketahan pangan Indonesia pada level dunia pada peringkat ke 65 (nilai indek 59,5) dari 113 negara (http://foodsecurityindex.eiu.com/index)

Kondisi geografis Indonesia dapat menyediakan sumber daya alam yang melimpah dalam pemenuhan hajat hidup pangan bagi rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dapat menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini sektor pertanian menyediakan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian dapat menjadi leading sector dalam mendorong ketahanan pangan rakyat dan sekaligus pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi mengindikasikan masih adanya sebagian diantara masyarakat yang masih hidup belum layak. Struktur perekonomian nasional yang masih didominasi sektor pertanian dalam penyediaan kesempatan kerja, masih menyisakan pekerjaan rumah dalam pengentasan kemiskinan. Kontribusi output sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami penurunan dan digantikan oleh kontribusi sektor usaha yang lainnya. Namun demikian perkembangan sektor non pertanian belum mampu menyerap sepenuhnya angkatan kerja baru yang ada.

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya terjadi di perdesaan saja akan tetapi juga di perkotaan. Kedua wilayah tersebut merepresentasikan banyak kegiatan ekonomi yang di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data yang dapat dihimpun dari Badan Pusat Statistik (misal semester I tahun 2020 persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,38% dan persentase penduduk miskin di perdesaan sebesar 12,82%). Dalam hal ini tingkat kemiskinan di perdesaan angkanya lebih besar dari pada tingkat kemiskinan di perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan produktifitas sektor pertanian dan belum berkembangnya kegiatan ekonomi di perdesaan. Sedangkan di perkotaan banyak berkembang kegiatan ekonomi yang dapat memberikan peluang kerja bagi angkatan kerja baru yang ada.

Analisis empiris dilakukan dalam kurun waktu 2008-2019 untuk menguji kausalitas tingkat kemiskinan dan indek ketahanan pangan dalam pembangunan di Indonesia. Hasil analisis empiris ini menggarisbawahi bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki koherensi dalam rangka pencapaian kasejahteraan hidup masyarakat. Kemiskinan yang terjadi dari waktu ke waktu punya andil besar dalam pembentukan ketahanan pangan. Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan pada periode sebelumnya dapat menginisiasikan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah informasi penting dalam kaitannya dengan upaya mengurangi angka kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Kemiskinan yang semakin berkurang jumlahnya memberikan multiplier effect kepada pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga peningkatan ketahanan pangan.

Dalam kontek pencapaian pembangunan berkelanjutan terdapat capaian dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di Indonesia, yakni :

a.No Poverty

Dalam pencapaiannya di Indonesia masih terjadinya angka kemiskinan yang terjadi. Seabagai ilustrasi tahun 2007 tingkat kemiskinan masih tinggi yakni sebesar 16,58 % dan tahun 2019 angka kemiskinan turun menjadi sebesar 9.22% (www.bps.go.id)

b.Zero Hunger

Dalam pencapaiannya masih terjadinya kelaparan di Indonesia. Berdasarkan data dari Global Hunger Index (GHI), indek kelaparan di Indonesia tahun 2019 sebesar 20,1 (mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 sebesar 24,9). Angka tersebut masuk kategori serius dan posisi Indonesia berada pada rangkin ke 70 dari 117 negara (globalhungerindec.org/pdf/en/2019/Indonesia.pdf).

Berdasarkan indikator ketahanan pangan, angka indek ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2012 sebesar 46,8 (peringkat ke 64 dari 105 negara). Pada tahun 2019 indek ketahanan pangan Indonesia sebesar 62,6. Angka tersebut berada pada urutan ke 62 dari 113 negara yang ada.   (foodsecurityindex.eiu.com/index).

c.Reduced Inequality

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini ratio pada tahun 2010 sebesar 0,413 dan pada tahun 2019 turun menjadi sebesar 0,380 (www.bps.go.id).

Kondisi ideal yang diharapkan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di atas merupakan target ideal yang akan dicapai dalam proses pembangunan nasional. Namun demikian karena adanya kompleksitas dalam permasalahan kemiskinan dan ketahanan pangan, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Kemiskinan merupakan bagian dari problematika pembangunan nasional memiliki sifat vicious cyrcle yang harus dipotong mata rantai kemiskinannya. Sedangkan ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan dan kemampaun masyarakat untuk dapat mengakses pangan secara lebih mudah.

Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing dapat meningkatkan insentif usaha bagi produsen. Dalam hal pangan, perlu ada jaminan ketersediaan pupuk dengan harga yang stabil dan terjangkau. Sehingga petani dapat mendapatkan kepastian dalam mengelola biaya produksinya. Sedangkan bagi konsumen, tingkat harga produk yang terjangkau dan kemampuan daya beli yang meningkat dapat mempermudah konsumen untuk alokasi anggaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini dibutuhkan keberlanjutan stabilitas harga pangan dan tingkat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.